oleh admin | Agu 3, 2017
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2017 di Desa Pagerandong Kaligondang yang dimulai 04 Juli 2017, resmi ditutup Komandan Kodim 0702/Purbalingga Letkol Kav Dedi Safrudin yang bertindak selaku inspektur upacara penutupan TMMD yang dipusatkan di lapangan Desa Pagerandong Kaligondang, Rabu siang (2/8). Upacara dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ., Ketua DPRD Tongat, SH. MM, Forkopimda Purbalingga, jajaran pejabat Pemkab Purbalingga, serta diikuti anggota TNI, POLRI, ormas, dan juga pelajar.
Dalam laporan Perwira Pelaksana proyek TMMD, Pasi Teritorial Kodim 0702/Purbalingga Kapt. Arm. Kadi Suryanto menyampaikan, seluruh kegiatan TMMD berupa bangunan fisik telah selesai 100 % dan sesuai target yag telah ditentukan, berupa pembangunan makadam, pengaspalan jalan, pembangunan talud dan juga rehab gorong-gorong.Sedangkan sasaran pembangunan non fisik yang meliputi penyuluhan bidang mental ideologi, mental kesadaran berbangsa dan bernegara, bidang kamtibmas, kesejahteraan masyarakat dan bidang pertanian juga berhasil baik.
“Manfaat yang dicapai dari hasil TMMD ini adalah membuka jalan alternatif, memperlancar arus lalu lintas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga meningkatkan peran aktif masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air,” terang Kadi.
Membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) selaku penanggungjawab operasional TMMD, Dedi S. menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan elemen msyarakat sehingga kegiatan TMMD dapat berjalan aman dan lancar.
“Program TMMD yang dahulu pada tahun 1980 dikenal dengan program ABRI masuk desa, selama 37 tahun masih dilaksanakan sampai saat ini mengingat kegiatan ini sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sebagian wilayah di Indonesia adalah pedesaan,” kata Dedi.
Maka keterlibatan TNI, lanjut Dedi S., dalam membangun sarana prasarana dan insfrastruktur wilayah masih sangat relevan dan sesuai dengan koridor undang-undang. Keberhasilan program TMMD sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah (pemda), maka berdasarkan permintaan pemda dan masyarakat, pelaksanaan program TMMD dirubah sesuai surat Mendagri kepada Gubernur serta Bupati/Walikota Nomor 140/174/SG tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan program TMMD dari 2 kali menjadi 3 kali dalam satu tahun.
Menurut Dedi, Program TMMD tahun 2017 adalah tahun ketiga dari rencana strategis TNI AD dari tahun 2015 sampai 2019, dan keberhasilan pada tahun ini akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tahun berikutnya. Sasaran fisik program TMMD di seluruh wilayah Indonesia diantaranya adalah pembukaan jalan baru, rehabilitasi jalan, pengaspalan jalan, peningkatan badan jalan dan juga pengerasan jalan.
“Selain itu juga pembangunan dan rehab jembatan, pembutan talud, gorong-gorong, renovasi dan pembangunan rumah ibadah, sekolah dan juga pembangunan rumah tidak layak huni,” kata Dedi S.
Pencapaian sasaran fisik, diimbangi juga dengan pencapaian sasaran non fisik berupa berbagai penyuluhan dan sosialisasi karena sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme masyarakat untuk menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dilancarkan dengan berbagai cara salah satunya adalah masih berkembangnya paham radikalisme di Indonesia.
Setelah pelaksanaan upacara, Wabup Tiwi menerima naskah hasil proyek TMMD dari Dandim 0702/Purbalingga, kemudian didampingi Forkopimda mengunjungi stand pasar murah bahkan berkenan menjual paket sembako murah yang disediakan Dinperindagkop Purbalingga berupa 1 kaleng susu, 1 liter minyak dan 1 kg gula pasir seharga 19 ribu rupiah kepada warga. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penanaman pohon di area lapangan.
Akses Jalan Tersedia, Pagerandong Inginkan Dibangun Jembatan.
Sementara itu, suksesnya pencapaian sasaran fisik berupa pembangunan pengaspalan jalan dan pembangunan makadam sampai ke tepi sungai Gintung, menyebabkan Kepala Desa Pagerandong Tri Adi Hernowo berkeinginan adanya jembatan penghubung antara desanya, dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar.
Menurut Hernowo, pihaknya telah melayangkan permohonan ke Pemkab Purbalingga melalui dinas terkait, dan berharap pada tahun 2018 nantinya, jembatan penghubung akan bisa direalisasikan pembangunannya. Hal ini mengingat keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk kelancaran kegiatan masyarakat.
“Saya harap realisasinya tidak terlalu lama, karena ditakutkan akses jalan yang telah tersedia keburu rusak dan akan membutuhkan biaya perawatan lagi, dan saya kira jembatan penghubung itu sangat potensial, karena akan meningkatkan perekonomian dan mempermudah akses dari kedua desa. (PI-5/PI-4).
oleh admin | Jul 7, 2017
Purbalingga-Rencana pemekaran Kecamatan di Purbalingga yang saat ini 18 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan, akan direalisasikan tahun 2018. Bahkan Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH. MM. menargetkan, pada bulan Juli 2018 dua Kecamatan baru yang nantinya bernama Kecamatan Onje dan Kecamatan Toyareka mulai beroperasi.
“Bahkan sudah ada camatnya, permasalahan kantor sementara bisa menggunakan rumah kepala desa atau bangunan lainnya, yang penting pada Juli 2018 sudah bisa bisa operasional,” demikian disampaikan Bupati Tasdi ketika menyampaikan sambutannya pada kegiatan halal bihalal dengan jajaran camat, lurah, kepala desa dan perangkat desa se Kab. Purbalingga di Pendapa Dipokusumo, Kamis siang (06/07).
Bupati menambahkan, 2 kecamatan baru tersebut adalah pemekaran dari 16 Desa di Kecamatan Bobotsari dan 17 Desa Kecamatan Mrebet untuk Kecamatan Onje, sedangkan 17 Desa di Kecamatan Kalimanah dan 19 Desa di Kecamatan Kemangkon dimekarkan untuk Kecamatan Toyareka. Sedangkan untuk pembagian desanya, Pemkab telah membentuk tim kajian, kemudian ke Provinsi untuk persetujuan Gubernur dan juga Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya di Perda_kan bersama DPRD Purbalingga sehingga target 20 Kecamatan pada Juli 2018 akan terealisir.
Sebelumnya, Bupati Tasdi meminta kepada seluruh jajaran camat, lurah, kades dan perangkatnya, untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik, sehingga esensi silaturahmi akan berwujud nyata. Karena menurutnya, pemerintahan tidak akan berjalan baik apabila egosentris, yaitu lebih mengunggulkan diri dan saling menyalahkan.
“Seperti disampaikan Ketua Paguyuban Wirapraja, pak Yani, bahwa silaturahmi adalah menerima kehadiran orang lain, maka saya minta antara pemimpin dan jajaran dibawahnya saling memahami tupoksi, sehingga hasil kinerjanya optimal,” kata Bupati Tasdi.
Terkait kinerja pemerintah desa, Bupati juga meminta kepada seluruh Kepala Desa pada bulan Juli 2018 untuk segera melakukan penataan jajarannya dengan memperhatikan surat Bupati Purbalingga Nomor 141 tanggal 9 September 2016 tentang petunjuk penataan SOTK Desa dan juga tentang penataan personil sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memfungsikan seluruh komponen perangkat desanya. (P-5)
oleh admin | Jul 5, 2017
Purbalingga – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2017 resmi dibuka oleh Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH. MM. ditandai dengan pemukulan gong dengan didampingi Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. dan jajaran Forkopimda Purbalingga, bertempat di lapangan Kaligondang, Selasa siang (04/07).
Menurut laporan Pasi Teritorial Kodim 0702/Purbalingga yang bertindak selaku perwira proyek/ Perwira Pelaksana TMMD, Kapt. Arm. Kadi Suryanto menyampaikan, kegiatan TMMD dilaksanakan di Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang selama 30 hari. Dengan tema semangat kemanunggalan TNI dan rakyat untuk mempercepat pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, TMMD kali ini membidik dua sasaran strategis.
“Sasaran fisik adalah membangun makadam dengan volume 200 meter kali 3 meter serta pembangunan jalan pengaspalan volume 660 meter kali 3 meter,” kata Kapt. Kadi.
Selanjutnya pembangunan talud dengan volume 0,40 kali 0,30 kali 1 meter kali 100 meter dan juga rehab gorong-gorong 80centimeter sebanyak 1 buah. Selain pembangunan fisik, TMMD juga membidik sasaran non fisik berupa penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan mental yang disampaikan nara sumber dari Kodim 0702/Purbalingga yang akan menyampaikan Penyuluhan Bela Negara, 4 Konsensus dasar dan wasbang, dan sosialisasi UU No. 34 Th. 2004, UU No. 22 Th. 2009, pertahanan deradikalisasi terorisme ISIS, dan hukum Kamtibmas.
Berikutnya adalah BNN dan DKK Purbalingga ayang akan menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba dan kematian ibu melahirkan. Dinas Lingkungan Hidup penyuluhan perkebunan dan kehutanan, penghijauan lingkungan dan kebersihan, Dinporapar dan Dinperindag penyuluhan tentang industri kecil, pendidikan seni budaya olahraga dan pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan penyuluhan perikanan dan peternakan dan BPBD tentang penanggulangan bencana.
Dari Kantor Kementerian Agama Purbalingga dan Dindukcapil akan memberikan bimbingan mental dan kerukunan hidup antar umat beragama serta kependudukan. Sementara itu, Dinsosdalduk KBP3A akan menyampaikan penyuluhan KB dan HIV AIDS serta penyuluhan pertanian bersama Mahasiswa KKN Unsoed Purwokerto. Sedangkan DPU PR dan TP PKK Purbalingga masing-masing akan menyampaikan penyuluhan energi alternatif dan keterampilan keluarga.
“Sumber dana berjumlah Rp. 550.000.000,- yang berasal dari APBD Prov. Jawa Tengah sejumlah Rp. 187.200.000, dan dari APBD Kabupaten Purbalingga sejumlah Rp. 362.800.000,- , sedangkan personil pendukung berjumlah 95 orang dari Kodim 0702/Purbalingga, POLRES Purbalingga, Dinpermasdes, Bapelitbangda, tim Teknis DPU PR dan juga masyarakat,” kata Kapt. Kadi.
Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Tasdi membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pembukaan TMMD Tahap II tahun 2017 yang menyampaikan bahwa TMMD bukan semata membangunkan sarana fisik bagi masyarakat desa, namun juga membangunkan semangat percaya diri masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta kesiapsiagaan menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
“Tujuan pemerintah adalah rakyat sejahtera dan mandiri serta mempunyai daya tangkal dan daya cegah terhadap berbagai ancaman keutuhan bangsa. Maka tujuan tersebut harus diintegrasikan dalam langkah nyata membangun desa, dan kehidupan rakyatnya yang makin baik, layak, sehat dan sejahtera lahir maupun bathin,” kata Bupati Tasdi. (PI-5).
oleh admin | Jul 3, 2017
Purbalingga – Sebagai ujud nyata untuk peningkatan pembangunan baik di desa dan perkotaan Bupati Purbalingga Tasdi SH, MM membantu dana pembanguan desa, untuk desa Krangean kecamatan Kertanegara. Bantuan pembangunan desa yang akan digelontorkan Pemkab Purbalingga senilai Rp 100 juta.
“Kalau rakyatnya semangat dalam berbagai kegiatan apalagi saya baru pernah berkunjung ke desa Krangean, tentu saya tidak segan untuk memberikan bantuan. Bantuan ini semata-mata untuk semua kegiatan warga dan ikut membangun desa Krangean,” kata Bupati Tasdi saat sambutan dalam acara Halal bihalal Paguyuban Desa Krangean Sejahtera (Padakresa) dan Himpunan Alumni Pondok Pesantren At Taujieh Al Islami (HATI) di Balai desa setempat, Minggu (2/7).
Bupati Tasdi juga berkomitmen untuk membangun kesetaraan pembangunan antara kota dan pedesaan diwujudkan dengan digelontorkannya anggaran yang sangat besar ke desa. Nantinya desa-desa yang telah mendapatkan bantuan dana tersebut, sebisa mungkin untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warganya.
“Saya berharap warga masyarakat dapat meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan, baik antara aparat desa dengan warganya, maupun secara bersama-sama dengan masyarakat untuk menyamakan persepsi dalam membangun desa Krangean lebih baik dimasa depan. Dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi agar dapat selalu mendukung seluruh program-program dari Pemkab Purbalingga,” katanya.
Sementara dalam kegiatan tersebut tauziayah diisi oleh KH. Dr. Zuhrul Anam dari Leler Banyumas Pengasuh Pondok Pesantren At Taujieh Al Islami. Dan Bupati Tasdi juga menyerahkan bantuan dana untuk panitia kegiatan Halal Bihalal diterima oleh Ketua panitia. (D/P2).
oleh admin | Jun 7, 2017
Purbalingga-Keterlambatan penerimaan penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkatnya salah satunya dikarenakan adanya perubahan substansi pedoman umum (pedum) pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Perubahan tersebut dimasukkan untuk mengakomodir masukan dari pemerintah desa (Pemdes), yang perumusan formulasinya membutuhkan proses yang panjang.
Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan Siltap merupakan salah satu komponen ADD, pembahasan pedum ADD yang panjang berdampak pada tertundanya Siltap sampai bulan Mei. ” Sampai sekarang sudah sebanyak 201 desa yang telah mengirimkan dokumen persyaratan secara lengkap dan sebanyak 112 desa sudah bisa dicairkan,” katanya saat menjawab pertanyaan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golkar, Selasa (6/6)
Terkait dengan keterbatasan bantuan dana ke desa, Bupati menjawab saat Pemkab melakukan kunjungan ke desa-desa memberikan bantuan konsumsi pelaksanaan kegiatan kepada desa yang dikunjunginya. Dana yang dikucurkan ke desa nilainya sudah dirasa cukup besar dan akan terus di tambah tiap tahunnya. ” Dengan kondisi tersebut diharapkan desa dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab yang dilaksanakan di desa,” tambahnya.
Bupati juga menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama terutama pangan dan papan. Bupati berpendapat pembagian beras untuk warga miskin merupakan langkah Pemkab dalam menguatkan program ketahanan pangan. Kemudian untuk program Rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan langkah Pemkab dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin.
“Pada perubahan Anggaran tahun 2017 direncanakan pemugaran 4.020 rumah, yang terdiri 3.020 rumah bersumber dari APBD Kabupaten dan 1.000 rumah dari APBD provinsi Jateng,” tambahnya.
Upaya yang dilakukan tersebut, lanjut Bupati sebagai bagian program untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yakni dengan mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga miskin terutama pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat khususnya keluarga miskin, pengembangan dan pelestarian usaha mikro dan kecil, juga dengan penyelarasan kebijakan dan program pembangunan pedesaan.
Menjawab pertanyaan dari Partai Keadilan Sejahtera mengenai kualitas beras sejahtera (rastra) Pemkab telah melakukan berbagai upaya salah satunya melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia pada 3 Mei kemarin. Pemkab mengharapkan peningkatan kualitas rastra dari beras medium ke beras premium. Selain itu juga Pemkab telah melakukan sidak ke Bulog dan pengepul beras agar keluhan masyarakat bisa segera ditindak lanjuti, sehingga di Purbalingga tidak ada lagi rastra yang jelek.
“Jawaban yang ada merupakan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum, oleh karena itu jawaban yang lebih rinci dan teknis bisa dilakukan pada rapat komisi maupun rapat badan anggaran. Saran, kritik dan masukan dari seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan akan diperhatikan untuk penyelenggaraan pemerintahan kedepanya,” pungkasnya. (Sap’$)
Komentar Terbaru