oleh admin | Sep 16, 2016
PurbalinggaNews, Posyandu Lestari V Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga dinilai oleh tim pemilihan posyandu terbaik tingkat Jawa Tengah. Dalam penilaian tingkat kabupaten, Posyandu Lestari V menjadi posyandu terbaik yang berhak mewakili Purbalingga di tingkat Jawa Tengah.
Tim diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Siti Atiqoh Supriyanti juga selaku isteri Gubernur Jawa Tengah. Tim terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Bapermasdes, Dinas Kesehatan, TP PKK Propinsi dan unsur terkait lainnya.
Ikut mendampingi Tim, Ketua TP PKK Purbalingga, Erni Widyawati, Asisten Pemerintahan, Kodadiyanto, Kepala DPU Purbalingga, Sigit Subroto, Kepala Bapermasdes, R Imam Wahyudi.
Dalam sambutannya Siti Atiqoh mengatakan keberadaan posyandu di masyarakat sangat bermanfaat dikarenakan peranannya dalam membangun prilaku hidup sehat di masyarakat. Tanpa posyandu maka peranan dinas kesehatan akan sangat berat dikarekana tidak ada kepanjangan tangannya.
“Posyandu adalah lini terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Siti Atiqoh
Siti Atiqoh juga menambahkan bahwa pemeriksaan ibu hamil setiap bulan di posyandu juga sangat penting dilakukan agar angka kematian ibu hamil bisa ditekan. Grafik berat badan balita pada penimbangan di posyandu juga bisa menjadi acuan apakah anak balita dalam katagori sehat atau sakit.
“Dengan adanya penimbangan balita yang rutin tiap bulannya di posyandu diharapkan juga menekan angka kematian anak,” tambah Siti Atiqoh.
Sedangkan Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan pemilihan pelaksana terbaik posyandu dilaksanakan pada hakekatnya merupakan memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan posyandu. Selain itu juga guna memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan perilaku hidup sehat dan berkualitas.
“Posyandu yang kita bina sekarang berjumlah 1.194 unit tidaklah boleh statis, jalan ditempat dan merasa puas dengan capaian yang telah kita capai,” kata Tasdi
Posyandu kedepan menurut Tasdi harus lebih dinamis dan inovatif agar lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Posyandu disamping kegiatannya mencakup kesehatan dasar ibu dan anak juga mencakup pelayanan KB dan perencanaan sehat lainnya.
“Posyandu perlu untuk terus dikembangkan agar kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dan terjadi perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri. Kemandirian tersebut harus berdasarkan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang dibentuk, direncanakan, dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan dari, oleh dan untuk masyarkat itu sendiri,” pungkasnya. (Sapto Suhardiyo).
oleh admin | Sep 10, 2016
Purbalingga – Jalan Usaha Tani (JUT) menjadi kebutuhan banyak petani di desa Dagan Kecamatan Bobotsari khususnya untuk mengurangi biaya operasional petani dalam mengangkut hasil panennya. Dalam sekali angkut gabah dari sawah hingga kerumah, petani harus mengeluarkan biaya Rp 10.000 per-kandi. Sehingga petani dan pemerintah desa setempat membuat rintisan jalan usaha tani yang berada di wilayah Kadus I tepatnya membelah areal persawahan komplek lapangan desa setempat.
“Ini baru proses awal yang masih harus ditingkatkan. Insyaallah tahun depan kita akan dibantu dari Pemda untuk peningkatan jalan ini,” ujar Kepala Desa Dagan Sukarni disela-sela kerja bhakti Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Gotong Royong yang dihadiri Bupati Purbalingga Tasdi dan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Purbalingga, Jumat (9/9/2016).
Menurut Sukarni, masyarakat sangat antusias membangun jalan usaha tani karena akan meringankan para petani khususnya pada komponen biaya pengangkutan hasil panen. Untuk tahap awal, JUT dibangun dengan panjang 700 meter dan lebar 2 meter. Nantinya JUT yang akan dibangun mencapai 2000 meter menjadi jalan tembus dari perkampungan sebelah barat ke Timur.
Bupati Purbalingga Tasdi mengaku bangga dengan keguyuban yang ditunjukan oleh masyarakat Desa Dagan. Untuk kegiatan Gebrak Gotong Royong ini, kata Bupati, masyarakat begitu antusias hingga sudah sejak Jam 5 pagi mereka sudah melakukan kerja bhakti di lokasi kegiatan.
“Ini membuktikan masyarakat mau bekerja keras dan nyengkuyung apa yang menjadi program bersama. Kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat disini masih bagus dibawah komando Bu Kades,” katanya sedikit terengah-engah usai bergabung dengan warga mengangkat pacul bersama Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Erni Tasdi.
Yang ditunjukan ribuan warga desa Dagan, merupakan implementasi roh-nya Pancasila. Sehingga dirinya bersama Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi selalu mendorong adanya keguyuban dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan Gebrak Gotong Royong setiap Jumat pagi.
“Gerakan Bersama Rakyat menjadi cara untuk membuat masyarakat hidup rukun, damai dan penuh kegotongroyongan. Saya berharap gotong royong menjadi roh yang harus terus digelorakan dalam membangun desa dan membangun kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik,” katanya.
Usai melakukan kerja bhakti membangun Jalan Usaha Tani, Bupati Tasdi bersama seluruh warga melakukan penanaman pohon penghijauan di pingir lapangan desa. Sedikitnya ada 100 aneka bibit pohon yang ditanam oleh jajaran SKPD di kabupaten Purbalingga.
Setelah itu, Bupati dan Ketua TP PKK juga melakukan pengamatan jentik nyamuk di sejumlah rumah warga. Cara ini merupakan bagian dari program Pemberantasan Sarang Nyamuk yang terus dikembangkan dalam rangka menjadikan kabupaten Purbalingga bebas dari penyakit Demam Berdarah Dengue.
Di Balai Desa setempat, Bupati melakukan ramah tamah dan membagi sejumlah bingkisan kepada warga lanjut usia dan wanita hamil. (Hardiyanto)
oleh admin | Sep 9, 2016
Purbalingga, – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama menjadi pilihan para pelaku pasca PNPM Mandiri Perdesaan. Setidaknya dengan BUMDes Bersama yang didalamnya terdapat Lembaga Keuangan Mikro sebagai keberlanjutan dari Program PNPM khususnya pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dapat dilestarikan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Bemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purbalingga R Imam Wahyudi saat menerima kunjungan pelaku eks PNPM MPd Kabupaten Malang, Jawa Timur di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (8/9).
“Hingga kini Aset UPK PNPM MPd telah mencapai Rp 90 miliar. Ini sayang kalau sampai hilang. Sehingga perlu dilestarikan keberlanjutannya. Tapi yang utama agar UPK Pasca PNPM MPd dapat dikelola secara profesional menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat diandalkan oleh masyarakat dan pemkab,” katanya.
Dikatakan Imam Wahyudi, pemanfaatan BUMDes Bersama mendasari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 91 dan 92 yang memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan kerjasama antar desa dengan membentuk BUMDes yang dimiliki dua desa atau lebih.
Dasar kajian lainnya, lanjut Imam, karena sejak berakhirnya program PNPM MPd tidak ada kejelasan bentuk kelembagaan UPK sebagai pengelola dana SPP. Termasuk telah diundangkannya UU No. 1 /2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), UU No. 6 2014 tentang Desa, Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
“BUMDes Bersama menjadi payungnya. Nanti bukan hanya usaha SPP saja tapi akan ada unit – unit usaha lain yang berbadan hukum,” jelasnya.
Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Purbalingga saat ini telah ada 13 kecamatan yang membentuk BUMDes Bersama. Sisanya belum dapat terbentuk karena adanya sejumlah kendala. 13 BUMDes Bersama itu meliputi BUMDes Bersama Nawa Mitra Mandiri Kecamatan Pengadegan, BUMDes Bersama UPK Sinergis Kecamatan Mrebet, Pendawa Kecamatan Bobotsari, Dananjaya Kecamatan Rembang, BUMDes Bersama Kecamatan Bukateja, dan BUMDes Bersama Sembada Kecamatan Kaligondang.
Lainnya, BUMDes Bersama Perkasa Kecamatan Kalimanah, Mitra Sejahtera Kecamatan Karanganyar, Bangkit Maju Mandiri Kecamatan Karangmoncol, Bintang Persada Kecamatan Karangreja, Mitra Mandiri Sejahtera Kecamatan Kertanegara, Linggamas Kecamatan Purbalingga dan Bumdes Bersama Sejahtera.
“Rencananya pada 10 September lusa, Gedung Baru BUMDes Bersama Mitra Mandiri Sejahtera Kecamatan Kertanegara akan diresmikan oleh Pak Bupati,” tambahnya.
Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Eko Suwanto mengaku kunjungannya ke kabupaten Purbalingga untuk melihat bagaimana pengelolaan UPK SPP pasca berakhirnya Program PNPM Mandiri Perdesaan. Hingga saat ini, pihaknya mengaku belum memiliki kejelasan bentuk pengelolaanya sehingga perlu berkunjung ke daerah lain.
“Kemarin kami telah mengunjungi Kebumen dan hari ini ke Purbalingga. Besok kami akan langsung ke Bandung Jawa Barat,” katanya.
Dia berharap, dari kunjungannya di Purbalingga dapat memperoleh format pengelolaan terbaik yang akan diterapkan di kabupaten Malang. (Hardiyanto)
oleh admin | Sep 2, 2016
Purbalingga – Untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tahun depan akan merehab minimal 3000 rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.
Hal tersebut tersebut juga untuk mengakomodasi usulan RTLH dari para kepala desa (Kades) untuk masyarakat yang pada saat sosialisasi kades menjanjikan RTLH lebih banyak namun realisasinya tidak sesuai dengan harapan.
“Jadi kalau sekarang ada keluhan dari Kades yang tadinya mengusulkan/mensosialisakan RTLH kepada warga sebanyak tujuh rumah tapi dapatnya/realisasinya hanya empat, itu harus dipahami,”pinta Bupati Purbalingga Tasdi saat membuka Sosialisasi RTLH bagi para Kades di Pendapa Dipokusumo Kamis (1/9/2016) yang dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Camat Se-Kabupaten Purbalingga.
Bupati meminta agar para kades tidak khawatir mengeluh akan hal tersebut, karen adalam waktu dekat tepatnya Bulan Oktober pemkab akan membahas anggaran salah satunya untuk RTLH untuk tahun 2017. Dan saat ini pemkab memprogramkan RTLH sebanyak 1.700 rumah dengan anggaran Rp21 miliar dan tahun depan akan merehab lebih banyak lagi yakni 3.000 rumah dengan anggaran Rp30 miliar.
“Kalau sekarang RTLH di baru menyasar 1.700 rumah dengan anggaran Rp21,5 miliar, tahun depan minimal akan kita dianggar untuk 3000 RTL dengan anggaran Rp30 miliar, sehingga nanti yang kemaren kecele akan mendapatkan RTLH tujuh rumah, nanti empat bulan lagi ada program RTLH lagi. Dan saya minta pemimpin tidak boleh mengeluh dan harus semangat,”pintanya.
Menurut Bupati, yang mendasari adanya program RTLH adalah di Purbalingga salah satunya adalah tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya hanya sebesar 20, 24 persen, namun kini menjadi 19, 75 persen. Walaupun tingkat kemiskinan Purbalingga dinilai turun dari posisi terdahulu, namun untuk posisi kemiskinan daerah lain di seluruh Provinsi Jawa Tengah lebih turun lagi, sehingga posisi Purbalingga kemiskinan nomor lima di Jawa Tengah. Hal yang menjadi pekerjaan rumah terberat pihaknya bersama Wakil Bupati mengawali kepemimpinannya di Purbalingga.
“Jadi saya masuk menjadi bupati dengan Bu Wakil PR saya yang paling berat ya kemiskinan itu, karena posisi kemiskinan sekarang nomor lima di Jateng dan nomor satu di eks Karesidenan Banyumas, kita sekarang tersalip oleh Banjarnegara, ini bagaimana,”tuturnya.
Di Purbalingga saat ini ada sekitar 301.000 kepala keluarga (KK), tapi yang punya rumah kurang lebih ada 241.000 KK dan sebanyak 11,6 persen rumahnya tidak layak huni. Untuk itu, pihaknya berusaha sekuat tenaga bersama waki bupati dan jajaran pemkab serta dukungan bantuan para kades para camat dan SKPD untuk mengurangi kemiskina di Purbalingga. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan sendirian dan perlu disengkuyung dan digerakan oleh semua pihak. Dengan kemiskinan tersebut, bupati dan pejabat harus merasa malu dan tidak nyenyak tidur karena di jaman kemerdekaan Purbalingga angka kemiskinannya masih nomor satu di Karesiden Banyumas. Harapannya, kedepan bagaimana caranya agar angka kemiskinan di Purbalingga semakin berkurang, karena kalau sampai berkurang berarti semua pemangku kepentingan bekerjannya sungguh-sungguh sehingga rakyat akan senang. (Sukiman)
Komentar Terbaru