Purbalingga – Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kecamatan Berdaya yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan dilaksanakan secara serentak dan hybrid pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, dengan pusat kegiatan berada di Kabupaten Sragen dan diikuti secara daring oleh seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Purbalingga.
Program Kecamatan Berdaya ditujukan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus program mencakup pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, serta generasi muda kreatif (zillenial).
Pelaksanaan di Kabupaten Purbalingga dihadiri langsung oleh Bupati Purbalingga, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Forkopimda, serta camat dan kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pembina Kecamatan Berdaya Kab. Purbalingga. Acara diawali dengan laporan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi yang memaparkan progres dan arah kebijakan program.
“Kecamatan Berdaya hadir untuk memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah juga menegaskan bahwa seluruh 573 kecamatan di Provinsi Jawa Tengah harus berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat secara adil dan merata:
“Program ini harus dimanfaatkan betul untuk perempuan, anak, pemuda kreatif, dan penyandang disabilitas. Semua punya hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya.”
Sebagai langkah awal implementasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan empat kecamatan sebagai pilot project Program Kecamatan Berdaya, yaitu: Kecamatan Bukateja, Kejobong, Kaligondang dan Bobotsari. Keempat kecamatan tersebut akan menjadi lokasi penguatan empat komponen utama program, yaitu: Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA); Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia serta Disabilitas; Program Taruna Karya Mandiri (Zillenial); dan Sport Centre. Pelaksanaan setiap komponen dikoordinasikan oleh OPD terkait dengan dukungan lintas instansi, perguruan tinggi, komunitas dan sektor swasta melalui program CSR BUMD.
Untuk memastikan kesiapan kelembagaan dan teknis di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat koordinasi lintas OPD dan memastikan seluruh perangkat kecamatan siap menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Dengan dukungan seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Purbalingga optimistis Program Kecamatan Berdaya akan menjadi katalisator bagi penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal, sehingga kecamatan dapat berkembang menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Purbalingga – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga memfasilitasi kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Desa, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Selasa (28/10)
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran pengurus dan inventor Posyantek dalam mendukung kemandirian desa melalui inovasi dan penerapan teknologi tepat guna.
“Ketika sumber daya sudah bagus, tetapi sumber daya manusia tidak mampu mengelola dengan baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, penguatan kapasitas ini sangat penting agar pengelolaan Posyantek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Eni Sosiatman dalam sambutannya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu:
1. Rukmawan Suci Laswono, S.E., M.E., Penggerak Swadaya Masyarakat Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga;
2. Rahma Tri Estria, S.Psi., dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Tri Bowo Pangestika, Pemenang Lomba Posyantekdes Berprestasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.
Sebanyak 20 perwakilan Posyantek Desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Para peserta memperoleh wawasan dan pengalaman langsung terkait pengelolaan Posyantek, pengembangan inovasi desa, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna.
Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Posyantekdes Artansi Mandiri dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara yang baru saja dinobatkan sebagai Pemenang Lomba Posyantekdes Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Unit Posyantek ini dipimpin oleh Tri Bowo Pangestika, seorang petani muda yang berhasil mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sebagai unggulan desa. Inovasi tersebut menggabungkan berbagai aspek pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan berorientasi ekonomi masyarakat.
Posyantekdes Artansi Mandiri telah berkembang menjadi kawasan edukasi pertanian terpadu yang menjadi rujukan studi banding dari berbagai daerah. Dengan dukungan lebih dari 130 pengurus aktif, unit ini mampu mengoptimalkan potensi desa melalui penerapan teknologi tepat guna, inovasi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, diharapkan agar para pengurus Posyantek Desa semakin termotivasi untuk mengembangkan inovasi teknologi tepat guna di wilayah masing-masing. Dengan demikian, Posyantek tidak hanya menjadi wadah pengembangan teknologi, tetapi juga motor penggerak kemandirian dan kemajuan desa di Kabupaten Purbalingga.
PURBALINGGA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Perangkat Desa pada Rabu (1/10/2025) bertempat di Aula Dinpermasdes. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga.
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam sambutannya menyampaikan bahwa desa-desa yang akan melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa perlu mempersiapkan tahapan pelaksanaan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami minta desa yang akan mengisi perangkatnya agar benar-benar menyiapkan tahapan, sesuai dengan materi yang akan disampaikan narasumber. Terutama terkait penganggaran, apabila pengisian dilakukan pada tahun ini, maka APBDes Tahun 2026 harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Siltap perangkat yang baru terpilih,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Dinpermasdes juga menekankan pentingnya persiapan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang rencananya akan diikuti oleh 184 desa di 18 kecamatan. Desa-desa diminta mulai melakukan persiapan sejak dini, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun penganggaran, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar.
Tidak hanya membahas soal pengisian perangkat desa, rakor ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kepala Dinpermasdes mengimbau seluruh desa untuk mengaktifkan kembali siskamling dan Pos Ronda sebagai bentuk kepedulian warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
Pada kesempatan tersebut, Naning Purwanti, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, selaku narasumber, memaparkan dasar hukum terkait mekanisme pengisian perangkat desa.
“Sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2), pengisian perangkat desa dilakukan melalui dua mekanisme, yakni penjaringan dan penyaringan atau melalui mutasi,” terangnya
Ia menambahkan, berdasarkan data per Juni 2025, Kabupaten Purbalingga masih mengalami kekurangan sebanyak 381 perangkat desa. Oleh karena itu, pengisian perangkat desa menjadi langkah penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh kecamatan dapat bersinergi dengan pemerintah desa dalam mengawal proses pengisian perangkat desa, sekaligus mendukung persiapan Pilkades Serentak 2026 serta memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Purbalingga – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga resmi meluncurkan Sistem Informasi Data Terintegrasi dan Kolaboratif (SIDAK) pada Kamis, 26 Juli 2025. Acara peluncuran yang digelar di Aula Dinpermasdes ini dihadiri oleh seluruh pegawai dinas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi tata kelola data yang lebih modern dan efisien.
SIDAK dikembangkan sebagai upaya menjawab tantangan pengelolaan data yang selama ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data agar lebih terstruktur dan mudah diakses oleh semua pihak terkait.
Sekretaris Dinpermasdes sekaligus inisiator SIDAK, Danang Nuswantoro, menjelaskan bahwa proses pengembangan sistem ini penuh tantangan, namun dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh.
“Pembangunan sistem ini bukan tanpa tantangan. Kami belajar dari bawah: memetakan kebutuhan pengguna, menyusun arsitektur data, menyesuaikan regulasi, membangun infrastruktur, menyusun SOP, hingga memastikan adanya mekanisme pembaruan dan pengendalian kualitas data,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eni Sosiatman, dalam sambutannya menegaskan bahwa SIDAK bukan sekadar sistem digital, melainkan alat strategis untuk memperkuat peran aparatur dalam pengambilan keputusan berbasis data.
“SIDAK dibangun bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menyederhanakan. Bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan OPD terkait agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan menyatu,” ungkapnya.
Peluncuran SIDAK menandai langkah maju Dinpermasdes dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis data di Kabupaten Purbalingga.
Kabupaten Purbalingga berhasil meraih peringkat kedua di tingkat nasional dalam Kompetisi Kabupaten Katalon, sebuah ajang seleksi daerah unggulan dalam rangka implementasi program Scalable Public Health Empowerment, Research, and Education Sites (SPHERES). Kompetisi ini diselenggarakan oleh Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan ini diterima dalam acara yang berlangsung di Hotel Novotel Cikini, Jakarta pada hari Rabu 19 Maret 2025.
Penghargaan ini membuktikan bahwa Kabupaten Purbalingga siap menjadi kabupaten percontohan dalam penguatan sistem kesehatan berbasis digital. Sebagai salah satu kabupaten terpilih, Purbalingga akan menjadi lokasi pilot project Program SPHERES merupakan suatu program yang dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan primer melalui pendekatan transformasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi lintas sektor. Melalui keikutsertaan dalam program ini, Purbalingga diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan sistem kesehatan yang modern.
Implementasi SPHERES mencakup pelatihan tenaga kesehatan, penelitian inovatif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan layanan kesehatan. Program SPHERES bukan hanya tentang digitalisasi layanan kesehatan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi dan data untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam kesehatan masyarakat.
Komentar Terbaru