Kabupaten Purbalingga berhasil meraih peringkat kedua di tingkat nasional dalam Kompetisi Kabupaten Katalon, sebuah ajang seleksi daerah unggulan dalam rangka implementasi program Scalable Public Health Empowerment, Research, and Education Sites (SPHERES). Kompetisi ini diselenggarakan oleh Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan ini diterima dalam acara yang berlangsung di Hotel Novotel Cikini, Jakarta pada hari Rabu 19 Maret 2025.
Penghargaan ini membuktikan bahwa Kabupaten Purbalingga siap menjadi kabupaten percontohan dalam penguatan sistem kesehatan berbasis digital. Sebagai salah satu kabupaten terpilih, Purbalingga akan menjadi lokasi pilot project Program SPHERES merupakan suatu program yang dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan primer melalui pendekatan transformasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi lintas sektor. Melalui keikutsertaan dalam program ini, Purbalingga diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan sistem kesehatan yang modern.
Implementasi SPHERES mencakup pelatihan tenaga kesehatan, penelitian inovatif, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan layanan kesehatan. Program SPHERES bukan hanya tentang digitalisasi layanan kesehatan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi dan data untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam kesehatan masyarakat.
Purbalingga,19 Maret 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga turut berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pemanfaatan website dan media sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga. Acara ini berlangsung di Aula Ardi Lawet Setda Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, Dra.Jiah Palupi Twihantarti,MM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya pemanfaatan website dan media sosial oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Ibu Jiah juga memberikan evaluasi mengenai penggunaan website yang telah ada di masing-masing OPD, termasuk Dinpermasdes. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas website sebagai alat komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dari Erdigma yang mengangkat tema tentang cara memunculkan ide kreatif dalam mengelola website dan media sosial. Narasumber tersebut berbagi tips dan strategi kreatif dalam menciptakan konten yang menarik, serta bagaimana cara agar platform digital dapat lebih efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Materi yang disampaikan diharapkan dapat mendorong para peserta, termasuk perwakilan dari Dinpermasdes, untuk lebih inovatif dalam memanfaatkan website dan media sosial untuk mendukung kinerja dan pelayanan mereka.
Bimtek ini dihadiri oleh berbagai OPD di Kabupaten Purbalingga, termasuk perwakilan dari Dinpermasdes, yang mengikuti dengan antusias setiap sesi. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan website dan media sosial, serta solusi-solusi kreatif yang dapat diterapkan.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dapat lebih optimal dalam menggunakan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi dan pelayanan publik, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024, peran dan fungsi Posyandu mengalami transformasi signifikan.
Dalam konteks desa, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberdayakan masyarakatnya. Posyandu berfungsi sebagai salah satu wadah yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program pemerintah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Melalui kerjasama antara Pemerintah Desa, kader Posyandu, dan masyarakat, program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
Transformasi Posyandu Era Baru
Permendagri No. 13 Tahun 2024 memperluas cakupan layanan Posyandu dari yang sebelumnya terbatas pada kesehatan ibu dan anak menjadi enam bidang pelayanan publik, yaitu:
Bidang Kesehatan: Meliputi imunisasi, penimbangan balita, pemberian vitamin A, dan tablet tambah darah.
Bidang Pendidikan: Penyuluhan dan informasi terkait pendidikan anak usia dini.
Bidang Kependudukan: Penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Bidang Sosial: Informasi mengenai bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya.
Bidang Lingkungan Hidup: Edukasi tentang pentingnya sanitasi dan lingkungan sehat.
Bidang Kesejahteraan Keluarga: Penyuluhan mengenai perencanaan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dengan demikian, Posyandu tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga menjadi pusat informasi dan layanan bagi masyarakat dalam berbagai sektor.
Implementasi dan Tantangan
Implementasi Posyandu Era Baru memerlukan koordinasi lintas sektor yang efektif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa setiap Posyandu memiliki sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kesehatan dan fasilitator dari berbagai bidang.
Selain itu, peningkatan kapasitas kader Posyandu menjadi kunci sukses dalam menjalankan program ini. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala akan memastikan bahwa kader memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas.
Peran Masyarakat dan Pemerintah
Keberhasilan Posyandu Era Baru sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan yang tersedia, sementara pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasional Posyandu.
Dengan transformasi ini, Posyandu diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Pada hari Senin 10 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.
Maksud dan tujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran Para Pihak dalam rangka verifikasi dan validasi data program layanan administrasi kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, beserta 3 (tiga) Kepala OPD lainnya yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, selaku Para Pihak yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
Purbalingga, 19 Februari 2025 – Upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap I Tahun 2025 resmi dilaksanakan di halaman Pendopo Kabupaten Purbalingga. Upacara tersebut dipimpin oleh Ato Susanto, selaku Plt Asisten 3 Setda Purbalingga, yang menandai dimulainya kegiatan TMMD di wilayah tersebut.
TMMD Sengkuyung kali ini akan dilaksanakan di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon. Program tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta membantu mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Melalui kegiatan ini, sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya akan dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup warga setempat.
Dalam sambutannya, Ato Susanto mengungkapkan pentingnya program TMMD sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kegiatan ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Harapannya, dengan adanya TMMD ini, akan tercipta kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Desa Kedunglegok,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ato Susanto juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang turut mendukung suksesnya program TMMD ini. “Kami berharap agar masyarakat dapat bekerja sama dengan TNI dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga semua yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Dalam upacara tersebut, turut hadir pula sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Purbalingga, perwakilan TNI, serta tokoh masyarakat setempat. Upacara berjalan khidmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya serta doa untuk kelancaran kegiatan TMMD Sengkuyung.
TMMD Sengkuyung di Desa Kedunglegok diperkirakan akan berlangsung selama satu bulan dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025, dengan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain pembangunan fisik, kegiatan sosial seperti penyuluhan kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi bagian dari program ini.
Dengan semangat kebersamaan, diharapkan TMMD Sengkuyung 2025 dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kemangkon, khususnya di Desa Kedunglegok.
Komentar Terbaru