oleh admin | Jun 17, 2016
Purbalingga – Bupati Purbalingga Tasdi berencana membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di kawasan perkotaan. Bupati terinspirasi oleh penggunaan IPAL Komunal warga Kelurahan Kandanggampang, Kecamatan Purbalingga yang memanfaatkan IPAL Komunal sejak 2012, hasil program USRI (Urban Sanitation Rural Infrastructure) atau program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat (SPBN).
“Saya kira ini bagus. Seharusnya memang di kawasan perkotaan dikembangkan IPAL Komunal seperti ini karena lahannya sempit dan penduduknya padat. Pak Sigit (Kepala DPU-red) coba kita kembangkan ini ditiap kelurahan. Kita programkan mulai 2017 dan Kelurahan mulai persiapan lahannya,” kata Bupati Tasdi didampingi Kepala DPU Sigit Subroto, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdess) R Imam Wahyudi dan sejumlah pejabat lainnya, saat melakukan kerja bhakti Gebrak Gotong Royong di wilayah Kelurahan Kandanggampang, Jumat pagi (17/6/2016).
Menurut Bupati, setidaknya mulai 2017 mendatang pemkab Purbalingga akan mengalokasikan anggaran untuk membangun IPAL Komunal di tiap kelurahan. Paling tidak, lanjut Tasdi, tiap wilayah Rukun Warga (RW) di perkotaan terdapat satu IPAL Komunal yang bisa dimanfaatkan warga setempat.
“2017 mulai kita programkan, kalau satu IPAL Komunal biayanya Rp 350 juta, tiap tahun kita bangun lima fasilitas seperti ini. Dalam lima tahun minimal tiap kelurahan sudah memiliki IPAL Komunal, syukur tiap wilayah RW dapat kita selesaikan. Seluruhnya ada 65 RW,” jelasnya.
Untuk yang telah memiliki IPAL Komunal, Bupati meminta lokasi tempat IPAL dapat dipercantik menjadi kawasan pertamanan. Sehingga disamping menjadi solusi permasalahan limbah diperkotaan, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan warga sebagai kawasan hijau atau tempat bermain.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tasdi juga akan menambah kegiatan Gebrak Gotong Royong dengan penanaman pohon untuk penghijauan. Selama ini fokus kegiatan Gebrak Gotong Royong hanya berupa kerja bhakti kebersihan lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pemberian bingkisan bagi warga kurang mampu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sigit Subroto menuturkan, saat ini di kabupaten Purbalingga telah ada sedikitnya 50 fasilitas IPAL Komunal. Diantaranya terdapat di 5 Kelurahan yakni Kelurahan Kandanggampang, Purbalingga Wetan, Bancar, Kalikabong, dan Purbalingga Lor.
“Di Kelurahan Kandanggampang dimanfaatkan oleh warga satu RW. Jumlah penerima manfaat sebanyak 70 KK sekitar lebih dari 220 jiwa,” tambah Kepala Kelurahan Kandanggampang, Rohani.
Menurutnya, di wilayahnya baru terdapat 1 fasilitas IPAL Komunal seluas 12 x 6 meter hasil program USRI yang dibangun tahun 2012. (Hardiyanto)
oleh admin | Jun 14, 2016
Purbalingga – Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga mempunyai komitmen untuk mewujudkan satu dari tujuh misinya, yaitu membangun Purbalingga dari desa. Bupati juga akan membudayakan agar selalu ingat dengan desa.
Selain itu, untuk meningkatkan budaya kegotongroyongan masyarkat yang semakin menipis, nantinya setiap hari Jum’at dan Sabtu, bupati, wakil bupati dan semua pejabat akan turun dan berkantor di desa. Karena membangun Purbalingga, membangun desa tidak dapat dilakukan sendirian, namun butuh dukungan dari semua pihak.
“Membangun Purbalingga, tidak bisa sendirian, bupati, camat, kepala desa (kades) dan masyarakat juga tidak bisa membangun sendiri. Akan tetapi butuh kebersamaan, dukungan semua pihak,”ujar Bupati Purbalingga Tasdi saat Tarawih Keliling Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga di Desa Langgar Kecamatan Kejobong, Senin malam (13/6/2016).
Oleh karena, sambung bupati, pihaknya akan membudayakan untuk selalu ingat selalu yang ada di desa.Bahkan nanti bulan Juli, pemkab yang selama ini melaksanakan lima hari kerja akan kembali melaksanakan enam hari kerja. Karena, dengan lima hari kerja, antara birokrasi dan masyarakat terlalu lama tidak bertemu dan hari Jum’at-Sabtu khusus untuk kunjungan ke desa-desa dengan melakukan gotong royong dan berkantor di desa.
“Saya kepengin pemkab Purbalingga kembali melaksanakan enam hari kerja, karena selama ini ketiak hari Jum’at, sehabis jumatan selesai kita tidak ketemu, hari Sabtu tidak ketemu, apalagi hari Minggu, terlalu lama kita tidak ketemu, akhirnya kita putus komunikasi. Sehingga kami ingin kembali di Purbalingga ke enam hari kerja, nanti Jumat Sabtu kita ngantor di desa,”jelasnya.
Disamping itu, kata bupati, dana untuk desa di Kabupaten Purbalingga tahun ini cukup besar, oleh karenanya dengan banyaknya dana, diharapkan bisa memaknai gregetnya pembangunan di desa, sehingga desa harus maju. Dengan banyaknya dana desa, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, namun disisi lainnya, nilai gotong royong yang semakin menipis perlu ditingkatkan lagi
“Untuk itu, dengan banyaknya dana untuk desa, mohon dikawal, diawasi dan dilaksanakan dengan baik, supaya desa-desa di Purbalingga maju. Mari kita gerakan satu sisi semua dana dari pusat dan daerah ada, tapi sisi lain adalah kegotong royongan kita tingkatkan, kenapa nilai tersebut semakin menipis dan masyarakat semakin malas,”kata bupati.
Untuk meningkatkan semangat gotong royong di desa bupati meminta, agar camat, kades dan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan kembali agar semangat gotong royong harus hidup di tengah-tengah masyarakat.
Menurut bupati, banyak persoalan persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan dengan gotong royong. Contohnya Purbalingga masih ada persoalan 27 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu dibantu. Sehingga, kalau tidak dengan gotong royong siapa lagi yang akan menyelesaikan, karena pemerintah tidak bisa sendiri, namun harus bersama antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha harus ikut memelihara bagaimana agar masyarkat miskin dapatteratasi,tandas bupati. (Sukiman
oleh admin | Jun 11, 2016
PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Tasdi berencana merelokasi replika Tugu Peringatan Hari Kebangunan Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan Tugu Bancar di komplek Taman Maerakaca Kelurahan Bancar. Tugu yang dibangun saat peringatan Setengah Abad Hari Kebangunan Nasional Indonesia (sekarang Hari Kerbangkitan Nasional-red) pada 1958 ini, akan dikembalikan ke lokasi semula di titik tengah Simpang Empat Bancar atau depan Kodim 0702 Purbalingga.
“Kita kembalikan ke posisi semula. Anggaran relokasi masuk APBD Perubahan 2016. Kita juga akan memperindah Taman Maerakaca,” kata Bupati tasdi saat melakukan kerja bhakti bersama warga RW 5 Kelurahan Bancar dalam kegiatan Gebrak Gotong Royong tingkat Lecamatan Purbalingga, Jumat (10/6).
Menurut Bupati, Tugu Bancar dan Taman Maerakaca selama ini menjadi salah satu ikon Purbalingga. Sehingga keberadaanya perlu dilestarikan bahkan diperindah. Nantinya, Taman Maerakaca yang berada di bekas Gedung Wanita, akan diperindah dengan melakukan penataan kawasan dan menambah tanaman bunga termasuk mengganti rumput taman. “Tulisan Taman Maerakaca juga diperindah ini, termasuk keramik lantainya diganti biar lebih menarik untuk selfi,” katanya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sigit Subroto.
Pada kesempatan tersebut, salah seorang warga setempat, Tulus yang juga Ketua RW 5 Kelurahan Bancar menyampaikan aspirasi warga agar keberadaan Taman Maerakaca tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Dia meminta bupati untuk membongkar bangunan bagian tengah taman yang strukturnya cukup tinggi sehingga sering dimanfaatkan untuk pacaran.
“Lebih baik diratakan saja. Karena sering digunakan untuk hal-hal negatif dan warga tak bisa mengawasinya karena terhalang oleh bangunan itu (singkur-red),” jelasnya.
Gebrak Gotong Royong di Kelurahan bancar merupakan kali kedua setelah kegiatan yang sama di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Jumat pekan lalu. Rencananya, Bupati Tasdi dan Wakil Bupati Dyah hayuning Pratiwi pada setiap Jumat pagi akan berkeliling kelurahan dan desa untuk menggerakan warga melakukan kerja bhakti Jumat Bersih.
Pada kegiatan Gebrak Gotong Royong di lingkungan RW 5 Kelurahan Bancar, Bupati dan Wabup sempat mengikuti PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan melakukan pengamatan jentik nyamuk bersama kader setempat. Bupati juga memberikan sejumlah bingkisan kepada sejumlah warga setempat.
Meski dilaksanakan bertepatan saat warga berpuasa Ramadan, masyarakat terlihat antusias dalam melaksanakan kerja bhakti membersihkan lingkungan mereka. Bupati Tasdi, Wabup Dyah Hayuning Pratiwi dan sejumlah pejabat yang mengikuti terlihat berbaur dengan masyarakat membersihkan komplek Taman Maerakaca Bancar. (Hardiyanto)
oleh admin | Jun 10, 2016
Purbalingga– Dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, desa diminta ikut membantu program pemerintah kabupaten (pemkab) Purbalingga merehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut terkait dengan tingginya bantuan keuangan terhadap desa melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) baik yang berumber dari pemkab, maupun pemerintah pusat.
Untuk Kabupaten Purbalingga, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purbalingga, tahun ini bantuan bagi 224 desa melalui ADD yang diberikan pemkab yang berasal dari Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD) sejumlahnya Rp92,7 miliar dan DD dari pemerintah pusat melalui Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN) Rp149 miliar serta tahun depan jumlahnya dinaikan dua kali lipat.
“Oleh karena itu, saya minta agar dana desa tidak hanya dipakai untuk membangun fisik saja, setidaknya untuk tahun ini desa mulai ikut merehab satu atau dua RTLH bagi masyarakat miskinn,”pinta Bupati Purbalingga saat kegiatan Tarawih Keliling di Masjid Jami Baitussalam Dusun Kedoya Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Jum’at (10/6/2016) malam yang diikuti pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Bupati, dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun semua pihak diminta ikut terlibat. Semua diminta peka dan peduli terhadap warga miskin, karena kalau dibiarkan, akan menjadi masalah dan menimbulkan kemiskinan baru. Karena kemiskinan juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kalau tidak ada kepedulian dan kepekaan dari semua pihak akan menjadi masalah serta menimbulkan kemiskinan baru, karena kemiskinan dapat diwariskan kepada anak cucucnya. Bapak ibunya miskin, anaknya miskin, lalu anaknya menikah dan mempunyai keturunan, itu artinya kemiskinan semakin bertambah, sehingga untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga desa diminta ikut berperan,”pintanya.
Di Purbalingga, sambung Bupati, pangkal persoalan/permasalahan adalah kemiskinan. Kemiskinan di Purbalingga sebanyak 19,75 persen atau kurang lebih 160.000 warga miskin dari 870.000 jumlah penduduk. Sedangkan untuk mengurangi jumlah kemiskina di Purbalingga, pemkab sudah menyiapkan program, untuk masyarakat miskin. Bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemkab meluncurkan Kartu Purbalingga Sehat dan untuk bidang pendidikan meluncurkan Kartu Purbalingga Pintar untuk membantu anak-anak miskin usia Sekolah Dasar (SD) umur 7-12 tahun, usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12-15 tahun yang seharusnya bersekolah tapi tidak sekolah karena tidak ada biaya. Pemkab memberikan bantuan Rp1 juta untuk anak SD dan Rp1,5 juta untuk anak SMP untuk membeli peralatan dan keperluan sekolah.
Program selanjutnya adalah pemberian Kartu Tani bagi para petani dan kelompok tani untuk mengawal ketersediaan pupuk dan obat-obatan serta program Kartu Purbalingga Usaha Produktif untuk membantu sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah. (Sukiman)
oleh admin | Jun 9, 2016
PURBALINGGA – Tak ingin pegawainya terkotak-kotak dalam berbagai kelompok kepentingan, Bupati Purbalingga menginstruksikan untuk membubarkan berbagai paguyuban yang berkembang di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemkab) Purbalingga. Hal tersebut dimaksudkan agar jajaran pemkab Purbalingga menjadi satu tim yang tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin di Pemda ini satu timwork. Di SKPD ya satu timwork, tidak lagi ada kelompok-kelompok lain yang non struktural. Yang namanya perangkat daerah dari sekretaris daerah hingga kelurahan harus satu. Tidak boleh lagi ada paguyuban camat, paguyuban sekcam, paguyuban kasi, paguyuban skpd sendiri, dinas sendiri dan lainnya,” kata Bupati Tasdi saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) apel pagi di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermasdes) Purbalingga, Senin (9/6).
Dirinya bersama Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi bersepakat untuk membubarkan berbagai paguyuban yang ada dilingkungan pemkab Purbalingga. Sehingga nantinya pegawai yang ada dijajaran pemkab tidak terkotak-kotak yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri.
“Saya tidak ingin ada pressure kepentingan dari orang-orang yang tidak penting seperti itu. Mari kita menjadi satu tim yang solid untuk membangun Purbalingga menjadi lebih baik,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta jajaran Bapermasdes untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Bupati juga merasa prihatin karena Alokasi Dana Desa (ADD) sampai saat ini belum bisa cair, padahal asistensi sudah dilaksanakan bagi seluruh desa yang ada di kabupaten Purbalingga.
“Bapermasdes harus melakukan anatomi, membedah apa yang menjadi penyebab belum cairnya ADD. Padahal uangnya sudah ada tetapi belum bisa dicairkan. Jangan sampai gara-gara manajemen dan birokrasi ADD belum bisa cair. Atau barangkali SDM mereka yang belum cukup baik. Kita harus upayakan solusinya,” katanya.
Apel kerja di Bapermasdes, dipimpin Kepala Bapermasdes R Imam Wahyudi, diikuti 21 PNS dari jumlah total 31 PNS yang ada. “Yang tidak apel ada yang lepas piket, jaga malam, tenaga kebersihan, sopir dan dua orang ijin sakit. Lainnya belum ada keterangan,” jelas Imam Wahyudi.
Usai sidak, Bupati bersama Pj Sekda Susilo Utomo, Kepala Dinas Pendidikan Tri Gunawan, Plt Kepala BKD Wahyu Kontardi, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Widiyono serta Kabag Humas Rusmo Purnomo melakukan pemantauan UN SMP/MTs. Pemantauan dilakukan di dua tempat yaklni SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 2 Karangreja. (Hardiyanto)
Komentar Terbaru