PURBALINGGA – Kabupaten Purbalingga kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan teknologi tepat guna melalui partisipasinya dalam Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Tri Bowo Pangestika, seorang petani muda dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, menjadi wakil kabupaten dalam kategori Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) Berprestasi. Ia memimpin Posyantekdes Artansi Chandra Kahuripan yang dikenal dengan inovasi pertanian terintegrasinya
Dalam presentasi daring yang berlangsung pada Kamis (8/5/2025) di Podcast Media Center Dinkominfo Purbalingga, Tri Bowo bersama rekannya, Nur Hayati, memaparkan berbagai program unggulan Posyantekdes mereka. Salah satunya adalah pengembangan kawasan pertanian terpadu yang telah menjadi pusat edukasi dan sering dijadikan lokasi studi banding oleh berbagai daerah.
Saat ini, Posyantekdes Artansi Chandra Kahuripan melibatkan lebih dari 130 pengurus aktif dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna. Jumlah ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat desa, khususnya generasi muda, terhadap inovasi di sektor pertanian.
Tri Bowo, yang sebelumnya pernah meraih prestasi di tingkat nasional dalam lomba serupa, menekankan pentingnya inovasi pertanian bagi kemajuan desa. “Kami ingin membuktikan bahwa inovasi di sektor pertanian sangat krusial bagi desa dan dapat menjadi peluang besar, terutama bagi anak-anak muda di desa,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada awal pembentukan Posyantekdes, tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia. Namun, berkat semangat gotong royong dan pendampingan berkelanjutan, lembaga ini mampu berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setidaknya lebih dari 50 persen masyarakat desa telah merasakan secara nyata dampak positif dari program yang kami jalankan. Ke depan, kami berharap dapat memperluas jangkauan manfaat ini ke desa-desa atau wilayah yang lebih luas,” tambahnya.
Tim juri dari provinsi yang hadir dalam penilaian terdiri dari Rahma dari Dispermasdes Jawa Tengah, Gerrys Gusfiano R, dan Zaenal Azis Masykur. Zaenal Azis Masykur menekankan bahwa Posyantekdes harus berfokus sebagai lembaga riset dan inovasi teknologi di tingkat desa. “Fungsi Posyantekdes berbeda dengan BUMDes, namun keduanya tetap harus saling berkolaborasi dalam membangun kemandirian desa,” katanya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eko Juli Purnomo, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan dukungannya. Ia menilai potensi desa di Purbalingga sangat besar dan harus terus didorong melalui kegiatan inovatif seperti lomba TTG ini. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat desa-desa lain untuk terus berinovasi. Dinpermasdes akan terus mendukung tumbuhnya kreativitas masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga,” pungkas Eko.
Dengan keikutsertaan Posyantekdes Artansi Chandra Kahuripan dalam ajang tingkat provinsi, Purbalingga kembali menunjukkan bahwa inovasi berbasis desa dapat tumbuh dan bersaing secara positif. Inisiatif seperti ini menjadi harapan baru bagi pembangunan desa yang lebih mandiri serta mampu berdaya saing.
Semarang, 6 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayahnya siap membentuk koperasi sebagai bagian dari percepatan program ekonomi kerakyatan.
Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih se-Jawa Tengah yang digelar di Semarang, Selasa (6/5). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi pemerintah pusat serta kepala daerah se-Jawa Tengah.
“Kita bergerak bersama membangun ekonomi desa. Koperasi Merah Putih bukan hanya simbol, tapi alat kedaulatan ekonomi masyarakat. Jawa Tengah siap 100 persen,” tegas Gubernur.
Hingga 5 Mei 2025, tercatat 1.066 desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi, yang terdiri dari 1.032 desa dan 34 kelurahan. Selain itu, 2.538 desa/kelurahan telah menyelenggarakan pra-musyawarah sebagai tahapan awal.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemprov Jateng juga telah menerbitkan dua surat edaran pendukung, yaitu:
Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih
Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Gubernur menekankan bahwa koperasi ini akan diarahkan pada pengelolaan potensi desa, mulai dari pengelolaan pupuk, penanganan stunting, pengembangan desa wisata, hingga penyediaan akses pinjaman bagi masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Sumarno, serta bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kesiapan Kabupaten Purbalingga
Di Kabupaten Purbalingga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) telah aktif mensosialisasikan pembentukan Koperasi Merah Putih kepada seluruh desa dan kelurahan. Beberapa desa, seperti Desa Kembangan, telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai langkah awal pembentukan koperasi.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan seluruh desa dan kelurahan dapat menyelesaikan proses musyawarah khusus sebelum pertengahan Juni 2025, sehingga koperasi dapat resmi berdiri pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.
Purbalingga, 6 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0702/Purbalingga secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025. Kegiatan ini ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Lapangan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, pada Selasa pagi (6/5).
Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mewakili Bupati Purbalingga. Dalam sambutannya, Herni menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan masyarakat atas semangat gotong royong yang terus terjaga melalui kegiatan TMMD.
“Kegiatan TMMD ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Pembangunan Jalan Baru Sepanjang 975 Meter
Program TMMD Sengkuyung kali ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 975 meter dengan lebar 6 meter yang menghubungkan Desa Ponjen dengan desa-desa sekitarnya. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, memperlancar arus transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Selain pembangunan jalan, program ini juga mencakup berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan bela negara, kesehatan, dan pertanian bagi masyarakat setempat.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun desa yang tangguh dan mandiri. Melalui kolaborasi ini, pembangunan tidak hanya dipercepat secara fisik, tetapi juga menguatkan nilai kebersamaan antara TNI dan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memudahkan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Purbalingga – Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat PM Collaboration Purbalingga dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yaitu Ika Yunita Puspitasari, Analis Kebijakan Muda, dan Alifta Rahma Nirmala, Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan dari Tim Evaluator Wilayah III.
Narasumber Ika Yunita Puspitasari menyampaikan ada tiga level atau tingkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni level Makro, Meso dan Mikro. “Level Makro adalah tingkat pelaksanaan yang mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program program RB pada level Meso dan Mikro,” terang Ika.
Sedangkan level Meso, lanjut Ika adalah tingkat pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan program RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution.
“Level Mikro adalah mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Alifta Rahma Nirmala menjelaskan mengenai Reformasi Birokrasi General (RB General) dan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). RB General adalah pelaksanaan RB mandatory yang diamanahkan oleh nasional kepada setiap instansi pemerintah.
“Sedangkan RB Tematik menyasar kepada hal yang bersifat isu strategis di daerah masing-masing instansi pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Alifta juga memaparkan hasil evaluasi RB sementara Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Pada RB General, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan seluruh kegiatan utama (KU) dan indikator kegiatan utama. Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna pencapaian target yang dibutuhkan.
“Pada RB Tematik, Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh RB Tematiknya dan telah menyusun rencana aksi atas RB Tematik, hal ini pun masih dibutuhkan adanya upaya ekstra yang lebih keras lagi untuk mendukung sepenuhnya tercapainya kriteria penilaian pada RB Tematik yang diharapkan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mampu mengimplementasikan kebijakan SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas secara optimal di lingkungan kerjanya masing-masing.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimanfaatkan para peserta untuk menggali lebih dalam informasi dan arahan dari narasumber. Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Purbalingga, 10 April 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi internal bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) pada Kamis, 10 April 2025 di Aula Lantai 2 kantor Dinpermasdes. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinpermasdes, Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, serta karyawan Dinpermasdes.
Rapat ini bertujuan sebagai ajang penyamaan persepsi, evaluasi program tahun sebelumnya, serta penyusunan rencana kerja dan pemetaan isu strategis bidang pemberdayaan desa. Selain itu, juga dilakukan presentasi progres kegiatan oleh masing-masing bidang serta pembahasan rencana tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas program ke depan.
Sorotan Program dan Realisasi Dana
Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa (PKD) memaparkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2025 sebanyak 235 titik di 134 desa senilai Rp24,74 miliar. Selain itu, Bantuan Keuangan Provinsi untuk peningkatan sarpras perdesaan dialokasikan di 175 titik senilai Rp26,04 miliar. Kegiatan TMMD tahun 2025 juga mencakup 3 lokasi, yakni Desa Kedunglegok, Ponjen, dan Tumanggal.
Sementara itu, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (APD) menyampaikan penurunan pagu Dana Desa tahun 2025 menjadi Rp241,57 miliar dari tahun sebelumnya Rp257,44 miliar. Pemanfaatan Dana Desa diharapkan fokus sesuai regulasi yang berlaku, serta penguatan layanan administrasi melalui sistem Core Tax dan aplikasi Jaga Desa yang masih menghadapi tantangan teknis di tingkat desa.
Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyoroti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kelembagaan desa, pelantikan TP PKK hingga peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM). Disampaikan pula pentingnya inventarisasi Posyandu serta dukungan validasi data untuk pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tim TAPM turut menyampaikan pentingnya Indeks Desa sebagai instrumen arah kebijakan, yang kini dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Desa.
Tindak Lanjut dan Kolaborasi
Dalam penutup rapat, disepakati agar masing-masing bidang mengisi matriks pelaksanaan kegiatan dan jadwal kerja. Didorong pula pelaksanaan rapat koordinasi rutin dengan melibatkan TAPM dan stakeholder terkait serta penguatan peran kecamatan. TAPM mengusulkan klinik diskusi mingguan setiap Jumat guna memfasilitasi penyelesaian persoalan di desa secara cepat dan terarah.
Dengan forum ini, Dinpermasdes menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas program desa, serta mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif dan kolaboratif.
Komentar Terbaru