Jajaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengikuti secara virtual upacara bendera memperingati HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Purbalingga di halaman Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Selasa (17/8/2021). Bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, MM, dengan komandan upacara Danramil 12/Karanganyar Kapten Arm Wahyudi Seno, A.Md. Sedangkan pasukan upacara terdiri dari peleton Lanud J.B. Soedirman, Kodim 0702/Purbalingga, Yonif 406/Candra Kusuma, Polres Purbalingga dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga serta Korpri Pemda Purbalingga. Irup saat membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP mengatakan bahwa di masa sekarang, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda harus dilakukan melawan kebodohan, Narkoba, terorisme dan radikalisme. “Jangan sampai 10-20 tahun mendatang ketika misalnya terjadi pandemi lagi, kita masih seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh kelubang yang sama. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya, Garuda kita harus terbang, mengepakan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan YME, agar seluruh bangsa Indonesia diberi kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, sekarang !, Merdeka !” kata Gubernur Jawa Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Purbalingga H. Sudono, S.T.,M.T, Ketua DPRD Kab. Purbalingga H. R. Bambang Irawan, S.H, Dandim 0702/Purbalingga Letkol Inf Decky Zulhas, S.H., M.Han, Danyonif 406/CK Letkol Inf Hari Sandra dan Kapolres Purbalingga AKBP Fannky Ani Sugiharto S.I.K., M.Si serta Forkompinda Purbalingga lainnya.
Usai upacara, Jajaran Dinpermasdes juga mengikuti secara virtual peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta.
Dalam rangka penyusunan data profil desa/kelurahan, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan Input Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2021 bertempat di aula setempat.
Kegiatan yang berlangsung Senin 22 Juni 2021 ini melibatkan petugas penginput data profil desa/kelurahan yang berasal dari Kec. Bukateja, Kec. Kertanegara, dan Kecamatan Kaligondang, dan Kecamatan Kutasari.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan untuk petugas penginput data profil desa/kelurahan yang berasal dari Kec. Kemangkon, Kec. Karangjambu, Kec. Kejobong, Kec. Rembang, Kec. Bobotsari, Kec. Pengadegan, Kec. Kalimanah, Kec. Karangreja, Kec. Karanganyar, Kec. Karangmoncol, Kec. Purbalingga, Kec. Bojongsari.
Dalam rangka penyusunan data profil desa/kelurahan, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan Input Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2021 bertempat di aula setempat.
Kegiatan yang berlangsung Selasa 22 Juni 2021 ini melibatkan petugas penginput data profil desa/kelurahan yang berasal dari Kec. Kutasari, Kec. Mrebet, dan Kecamatan Padamara.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan untuk petugas penginput data profil desa/kelurahan yang berasal dari Kec. Kemangkon, Kec. Karangjambu, Kec. Kejobong, Kec. Rembang, Kec. Bobotsari, Kec. Pengadegan, Kec. Kalimanah, Kec. Karangreja, Kec. Karanganyar, Kec. Karangmoncol, Kec. Purbalingga, Kec. Bojongsari, Kec. Bukateja, dan Kec. Kertanegara.
Rabu 9 Juni 2021 bertempat di Aula Dinpermasdes Kab. Purbalingga diadakan Rapat Perbup Rancangan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Acara rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purbalingga Drs. Mohammad Najib, M.Si,Kabid Sumber Daya dan Keswadayaan yang juga sebagai Plt. Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa Dedhy Kurniawan K.S, S.STP, M.Si dan para Tenaga Ahli.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purbalingga Drs. Mohammad Najib, M.Si pada Jumat 4 Juni 2021 menerima kunjungan dari Tim Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Purbalingga. Adapun tim dari Bawaslu terdiri dari Imam Nurhakim, Joko Prabowo, Misrad, Teguh Irwanto, Setiawati dan Sukeno.
Melalui kunjungan ini Bawaslu memastikan bisa bekerja sama dan bersinergi dengan Dinpermasdes guna melaksanakan program dan kegiatan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang, atau pelaksanaan pendidikan politik berkelanjutan dan mengembangkan kesadaran berdemokrasi pada setiap lapisan masyarakat.
