Purbalingga – Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat PM Collaboration Purbalingga dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yaitu Ika Yunita Puspitasari, Analis Kebijakan Muda, dan Alifta Rahma Nirmala, Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan dari Tim Evaluator Wilayah III.
Narasumber Ika Yunita Puspitasari menyampaikan ada tiga level atau tingkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni level Makro, Meso dan Mikro.
“Level Makro adalah tingkat pelaksanaan yang mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program program RB pada level Meso dan Mikro,” terang Ika.
Sedangkan level Meso, lanjut Ika adalah tingkat pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan program RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution.
“Level Mikro adalah mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Alifta Rahma Nirmala menjelaskan mengenai Reformasi Birokrasi General (RB General) dan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). RB General adalah pelaksanaan RB mandatory yang diamanahkan oleh nasional kepada setiap instansi pemerintah.
“Sedangkan RB Tematik menyasar kepada hal yang bersifat isu strategis di daerah masing-masing instansi pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Alifta juga memaparkan hasil evaluasi RB sementara Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Pada RB General, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan seluruh kegiatan utama (KU) dan indikator kegiatan utama. Kendati demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna pencapaian target yang dibutuhkan.
“Pada RB Tematik, Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh RB Tematiknya dan telah menyusun rencana aksi atas RB Tematik, hal ini pun masih dibutuhkan adanya upaya ekstra yang lebih keras lagi untuk mendukung sepenuhnya tercapainya kriteria penilaian pada RB Tematik yang diharapkan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mampu mengimplementasikan kebijakan SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas secara optimal di lingkungan kerjanya masing-masing.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimanfaatkan para peserta untuk menggali lebih dalam informasi dan arahan dari narasumber. Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.