oleh admin | Jun 7, 2017
Purbalingga-Keterlambatan penerimaan penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkatnya salah satunya dikarenakan adanya perubahan substansi pedoman umum (pedum) pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Perubahan tersebut dimasukkan untuk mengakomodir masukan dari pemerintah desa (Pemdes), yang perumusan formulasinya membutuhkan proses yang panjang.
Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan Siltap merupakan salah satu komponen ADD, pembahasan pedum ADD yang panjang berdampak pada tertundanya Siltap sampai bulan Mei. ” Sampai sekarang sudah sebanyak 201 desa yang telah mengirimkan dokumen persyaratan secara lengkap dan sebanyak 112 desa sudah bisa dicairkan,” katanya saat menjawab pertanyaan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golkar, Selasa (6/6)
Terkait dengan keterbatasan bantuan dana ke desa, Bupati menjawab saat Pemkab melakukan kunjungan ke desa-desa memberikan bantuan konsumsi pelaksanaan kegiatan kepada desa yang dikunjunginya. Dana yang dikucurkan ke desa nilainya sudah dirasa cukup besar dan akan terus di tambah tiap tahunnya. ” Dengan kondisi tersebut diharapkan desa dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab yang dilaksanakan di desa,” tambahnya.
Bupati juga menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama terutama pangan dan papan. Bupati berpendapat pembagian beras untuk warga miskin merupakan langkah Pemkab dalam menguatkan program ketahanan pangan. Kemudian untuk program Rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan langkah Pemkab dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin.
“Pada perubahan Anggaran tahun 2017 direncanakan pemugaran 4.020 rumah, yang terdiri 3.020 rumah bersumber dari APBD Kabupaten dan 1.000 rumah dari APBD provinsi Jateng,” tambahnya.
Upaya yang dilakukan tersebut, lanjut Bupati sebagai bagian program untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yakni dengan mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga miskin terutama pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat khususnya keluarga miskin, pengembangan dan pelestarian usaha mikro dan kecil, juga dengan penyelarasan kebijakan dan program pembangunan pedesaan.
Menjawab pertanyaan dari Partai Keadilan Sejahtera mengenai kualitas beras sejahtera (rastra) Pemkab telah melakukan berbagai upaya salah satunya melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia pada 3 Mei kemarin. Pemkab mengharapkan peningkatan kualitas rastra dari beras medium ke beras premium. Selain itu juga Pemkab telah melakukan sidak ke Bulog dan pengepul beras agar keluhan masyarakat bisa segera ditindak lanjuti, sehingga di Purbalingga tidak ada lagi rastra yang jelek.
“Jawaban yang ada merupakan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum, oleh karena itu jawaban yang lebih rinci dan teknis bisa dilakukan pada rapat komisi maupun rapat badan anggaran. Saran, kritik dan masukan dari seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan akan diperhatikan untuk penyelenggaraan pemerintahan kedepanya,” pungkasnya. (Sap’$)
oleh admin | Jun 5, 2017
Purbalingga-, Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD perubahan 2017 diperkirakan naik sebesar 2,4 persen atau sebesar Rp 45,65 miliar. Pendapatan yang semula Rp 1,896 triliun diproyeksikan menjadi 1,942 triliun. Kenaikan tersebut ditopang dari kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 37,8 persen, dana perimbangan sebesar 3,8 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,3 persen.
Sedangkan untuk anggaran belanja daerah juga diproyeksikan naik sebesar 5,9 persen atau sebesar Rp 120,926 miliar. Anggran belanja tersebut yang semula Rp 2,053 triliun diproyeksikan menjadi Rp 2,174 triliun. Anggaran belanja akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 1,138 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 880,121 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Tasdi saat rapat paripurna DPRD terkait nota keuangan rencana perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017, Sabtu (3/6). Pada rapat tersebut juga dibahas rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 serta nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD 2017.
“Belanja pegawai yang semula dianggarkan sebesar Rp 812,988 miliar diproyeksikan turun sebesar Rp 37,327 miliar atau 4,6 persen menjadi Rp 775,661 miliar, dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun,” kata Tasdi.
Kemudian pada sektor belanja tidak langsung lainnya juga banyak mengalami kenaikan, lanjut Tasdi seperti belanja hibah naik 46,1 persen, belanja bantuan sosial naik 51,5 persen, bantuan keuangan naik 1,7 persen dan belanja tidak terduga naik 55 persen. Sedangkan yang tidak naik belanja subsidi dan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa.
“Belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 17,7 persen atau sebesar Rp 155,999 miliar, sehingga menjadi Rp 1,036 triliun,” katanya.
Belanja langsung menurut Tasdi akan digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan seperti penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 130,55 miliar. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar sebesar Rp 883,656 miliar, pengarustamaan pembangunan berkelanjutan sebesar Rp 9,994 miliar serta dukungan sektor lain secara sinergis sebesar Rp 11,883 miliar.
“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang semula Rp 178,182 miliar menjadi Rp 253,643 miliar atau naik 42,4 persen. Kemudian pengeluaran pembiayaan naik 0,9 persen dari Rp 20,939 miliar menjadi Rp 21,126 miliar,” katanya.
Dengan diserahterimakan rencana perubahan, Tasdi berharap pencapaian sasaran program dan kegiatan bisa lebih optimal. Sehingga hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan segenap pimpinanan dan anggota DPRD terhadap pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Bupati beserta jajarannya. (Sap’$)
oleh admin | Jun 5, 2017
Purbalingga
– Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM membantah anggapan kalau dirinya hanya memfokuskan pembangunan disejumlah wilayah tertentu, seperti Karangreja dan Kutasari saja. Bupati Berkomitmen sebagai bupati pilihan seluruh rakyat Purbalingga dirinya sudah memiliki konsep membangun seluruh wilayah kabupaten Purbalingga.
“Kita, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Bukan Bupati Karangreja atau Wakil Bupati Kutasari. Lihat saja nanti, semua jalan kabupaten akan kita lebarkan menjadi 7 sampai dengan 9 meter. Semua sudah masuk konsep bagaimana membangun Purbalingga lima tahun kedepan,” ujar Bupati Tasdi saat Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Baitussalam Desa Munjul Kecamatan Kutasari, Minggu malam (4/6).
Konsep peningkatan infrastruktur jalan itu, lanjut Bupati, akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, skala prioritas dan ketersediaan anggaran pemda. Selain dua wilayah tersebut, katanya, saat ini kegiatan pelebaran jalan sudah merambah ke wilayah kecamatan Kejobong, Rembang, bobotsari dan sejumlah wilayah lainnya. Seperti ruas jalan Timbang – Kejobong – Bandingan – Gembrungan – Kalikajar – Bancar. Kemudian ruas jalan Pengadegan, ruas jalan Bantarbarang – Losari – Sumampir (Rembang), juga ruas jalan Bobotsari – Banjarsari – Karanganyar – Kertanegara – Karangmoncol.
“Tahun depan, siap-siap di Kecamatan Padamara jalan dari perbatasan Silado ke Purbalingga juga akan kita lebarkan. Setelah jalannya lebar, penerangan jalan juga sudah kita pikirkan,” jelasnya.
Bupati mengakui, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi prioritas pembangunan kabupaten Purbalingga. Namun demikian bukan jalan saja yang dibangun. Infrastruktur pelayanan masyarakat lainnya seperti Puskesmas, pasar tradisional, sekolah dan pengentasan kemiskinan juga getol dilakukan. Termasuk membangun manusia menjadi sejahtera dan berakhlakul karimah melalui konsep gotong royong juga terus digalakan.
Purbalingga – Tobong Jadi “Jalan Tol”
Dibagian lain Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas peran dan kerjasama seluruh stakeholder di wilayah kecamatan Kutasari atas kerja keras dan upayanya menyukseskan proses pelebaran jalan Purbalingga – Tobong. Meski awalnya terdapat sejumlah kendala terkait pembebasan tanah, namun melalui pendekatan dan dialog dengan warga akhirnya kegiatan pelebaran jalan Purbalingga – Tobong dapat terealisasi semua.
“Lebaran nanti, jalan Purbalingga – Tobong seperti jalan tol,” katanya.
Di wilayah kecamatan Kutasari, lanjut Bupati, juga akan dilakukan rehabilitasi Pasar Tradisional dan Puskesmas. Rencananya Pasar tradisional Kutasari akan dijadikan dua lantai diantaranya untuk menampung parkir sehingga kemacetan dikomplek pasar dapat teratasi. Sedangkan Puskesmas Kutasari, rencananya akan dipindah ke lokasi terminal dan akan dibangun menjadi Puskesmas Rawat Inap.
“Perubahan (APBD-red) nanti, ruas jalan dari pasar Kutasari – Beji akan mulai dilebarkan menjadi 7 meter. Agustus nanti mulai digarap,” tambahnya.
Bupati juga berpesan agar suasana ramadhan di wilayah kecamatan Kutasari terus dijaga agar kondusif, termasuk menjaga agar peredaran petasan jangan sampai bertaburan di Kutasari. Saat lebaran nanti banyak para pemudik yang pulang kampung. Kondisi tersebut juga agar dijaga jangan sampai bersinggungan yang dapat mengakibatkan perkelahian masal dan persoalan sosial lainnya.
Selain tim Tarling I yang dipimpin langsung oleh Bupati, Tim Tarling 2 yang dipimpin Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi pada waktu yang sama juga melaksanakan Tarling di Masjid Baitul Arqom Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong. (Hr/pri)
