Purbalingga – Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kecamatan Berdaya yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan dilaksanakan secara serentak dan hybrid pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, dengan pusat kegiatan berada di Kabupaten Sragen dan diikuti secara daring oleh seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Purbalingga.
Program Kecamatan Berdaya ditujukan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus program mencakup pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, serta generasi muda kreatif (zillenial).
Pelaksanaan di Kabupaten Purbalingga dihadiri langsung oleh Bupati Purbalingga, Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Forkopimda, serta camat dan kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pembina Kecamatan Berdaya Kab. Purbalingga. Acara diawali dengan laporan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan Berdaya Provinsi yang memaparkan progres dan arah kebijakan program.
“Kecamatan Berdaya hadir untuk memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah juga menegaskan bahwa seluruh 573 kecamatan di Provinsi Jawa Tengah harus berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat secara adil dan merata:
“Program ini harus dimanfaatkan betul untuk perempuan, anak, pemuda kreatif, dan penyandang disabilitas. Semua punya hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya.”
Sebagai langkah awal implementasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan empat kecamatan sebagai pilot project Program Kecamatan Berdaya, yaitu: Kecamatan Bukateja, Kejobong, Kaligondang dan Bobotsari. Keempat kecamatan tersebut akan menjadi lokasi penguatan empat komponen utama program, yaitu: Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA); Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia serta Disabilitas; Program Taruna Karya Mandiri (Zillenial); dan Sport Centre. Pelaksanaan setiap komponen dikoordinasikan oleh OPD terkait dengan dukungan lintas instansi, perguruan tinggi, komunitas dan sektor swasta melalui program CSR BUMD.
Untuk memastikan kesiapan kelembagaan dan teknis di tingkat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat koordinasi lintas OPD dan memastikan seluruh perangkat kecamatan siap menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Dengan dukungan seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Purbalingga optimistis Program Kecamatan Berdaya akan menjadi katalisator bagi penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal, sehingga kecamatan dapat berkembang menjadi simpul kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Purbalingga – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga memfasilitasi kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Desa, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Selasa (28/10)
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran pengurus dan inventor Posyantek dalam mendukung kemandirian desa melalui inovasi dan penerapan teknologi tepat guna.
“Ketika sumber daya sudah bagus, tetapi sumber daya manusia tidak mampu mengelola dengan baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, penguatan kapasitas ini sangat penting agar pengelolaan Posyantek dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Eni Sosiatman dalam sambutannya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu:
1. Rukmawan Suci Laswono, S.E., M.E., Penggerak Swadaya Masyarakat Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga;
2. Rahma Tri Estria, S.Psi., dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Tri Bowo Pangestika, Pemenang Lomba Posyantekdes Berprestasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.
Sebanyak 20 perwakilan Posyantek Desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Para peserta memperoleh wawasan dan pengalaman langsung terkait pengelolaan Posyantek, pengembangan inovasi desa, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna.
Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Posyantekdes Artansi Mandiri dari Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara yang baru saja dinobatkan sebagai Pemenang Lomba Posyantekdes Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Unit Posyantek ini dipimpin oleh Tri Bowo Pangestika, seorang petani muda yang berhasil mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sebagai unggulan desa. Inovasi tersebut menggabungkan berbagai aspek pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan berorientasi ekonomi masyarakat.
Posyantekdes Artansi Mandiri telah berkembang menjadi kawasan edukasi pertanian terpadu yang menjadi rujukan studi banding dari berbagai daerah. Dengan dukungan lebih dari 130 pengurus aktif, unit ini mampu mengoptimalkan potensi desa melalui penerapan teknologi tepat guna, inovasi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, diharapkan agar para pengurus Posyantek Desa semakin termotivasi untuk mengembangkan inovasi teknologi tepat guna di wilayah masing-masing. Dengan demikian, Posyantek tidak hanya menjadi wadah pengembangan teknologi, tetapi juga motor penggerak kemandirian dan kemajuan desa di Kabupaten Purbalingga.
Purbalingga – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga resmi meluncurkan Sistem Informasi Data Terintegrasi dan Kolaboratif (SIDAK) pada Kamis, 26 Juli 2025. Acara peluncuran yang digelar di Aula Dinpermasdes ini dihadiri oleh seluruh pegawai dinas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi tata kelola data yang lebih modern dan efisien.
SIDAK dikembangkan sebagai upaya menjawab tantangan pengelolaan data yang selama ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data agar lebih terstruktur dan mudah diakses oleh semua pihak terkait.
Sekretaris Dinpermasdes sekaligus inisiator SIDAK, Danang Nuswantoro, menjelaskan bahwa proses pengembangan sistem ini penuh tantangan, namun dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh.
“Pembangunan sistem ini bukan tanpa tantangan. Kami belajar dari bawah: memetakan kebutuhan pengguna, menyusun arsitektur data, menyesuaikan regulasi, membangun infrastruktur, menyusun SOP, hingga memastikan adanya mekanisme pembaruan dan pengendalian kualitas data,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Eni Sosiatman, dalam sambutannya menegaskan bahwa SIDAK bukan sekadar sistem digital, melainkan alat strategis untuk memperkuat peran aparatur dalam pengambilan keputusan berbasis data.
“SIDAK dibangun bukan untuk menambah beban, tetapi untuk menyederhanakan. Bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan OPD terkait agar dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang valid, mutakhir, dan menyatu,” ungkapnya.
Peluncuran SIDAK menandai langkah maju Dinpermasdes dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis data di Kabupaten Purbalingga.
Purbalingga, 6 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0702/Purbalingga secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025. Kegiatan ini ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Lapangan Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, pada Selasa pagi (6/5).
Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mewakili Bupati Purbalingga. Dalam sambutannya, Herni menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan masyarakat atas semangat gotong royong yang terus terjaga melalui kegiatan TMMD.
“Kegiatan TMMD ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Pembangunan Jalan Baru Sepanjang 975 Meter
Program TMMD Sengkuyung kali ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan baru sepanjang 975 meter dengan lebar 6 meter yang menghubungkan Desa Ponjen dengan desa-desa sekitarnya. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, memperlancar arus transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Selain pembangunan jalan, program ini juga mencakup berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan bela negara, kesehatan, dan pertanian bagi masyarakat setempat.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun desa yang tangguh dan mandiri. Melalui kolaborasi ini, pembangunan tidak hanya dipercepat secara fisik, tetapi juga menguatkan nilai kebersamaan antara TNI dan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memudahkan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Purbalingga, 10 April 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi internal bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) pada Kamis, 10 April 2025 di Aula Lantai 2 kantor Dinpermasdes. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinpermasdes, Eni Sosiatman, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, serta karyawan Dinpermasdes.
Rapat ini bertujuan sebagai ajang penyamaan persepsi, evaluasi program tahun sebelumnya, serta penyusunan rencana kerja dan pemetaan isu strategis bidang pemberdayaan desa. Selain itu, juga dilakukan presentasi progres kegiatan oleh masing-masing bidang serta pembahasan rencana tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas program ke depan.
Sorotan Program dan Realisasi Dana
Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa (PKD) memaparkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2025 sebanyak 235 titik di 134 desa senilai Rp24,74 miliar. Selain itu, Bantuan Keuangan Provinsi untuk peningkatan sarpras perdesaan dialokasikan di 175 titik senilai Rp26,04 miliar. Kegiatan TMMD tahun 2025 juga mencakup 3 lokasi, yakni Desa Kedunglegok, Ponjen, dan Tumanggal.
Sementara itu, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa (APD) menyampaikan penurunan pagu Dana Desa tahun 2025 menjadi Rp241,57 miliar dari tahun sebelumnya Rp257,44 miliar. Pemanfaatan Dana Desa diharapkan fokus sesuai regulasi yang berlaku, serta penguatan layanan administrasi melalui sistem Core Tax dan aplikasi Jaga Desa yang masih menghadapi tantangan teknis di tingkat desa.
Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyoroti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kelembagaan desa, pelantikan TP PKK hingga peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM). Disampaikan pula pentingnya inventarisasi Posyandu serta dukungan validasi data untuk pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tim TAPM turut menyampaikan pentingnya Indeks Desa sebagai instrumen arah kebijakan, yang kini dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Desa.
Tindak Lanjut dan Kolaborasi
Dalam penutup rapat, disepakati agar masing-masing bidang mengisi matriks pelaksanaan kegiatan dan jadwal kerja. Didorong pula pelaksanaan rapat koordinasi rutin dengan melibatkan TAPM dan stakeholder terkait serta penguatan peran kecamatan. TAPM mengusulkan klinik diskusi mingguan setiap Jumat guna memfasilitasi penyelesaian persoalan di desa secara cepat dan terarah.
Dengan forum ini, Dinpermasdes menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas program desa, serta mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif dan kolaboratif.
Komentar Terbaru